• Jl.Bukit Jambul, RT.003RW.01
  • desakelong27@gmail.com

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kelong

07 Agustus 2020 Agung Isman Berita Desa Dibaca 11.115 Kali

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KELONG KECAMATAN BINTAN PESISIR KABUPATEN BINTAN

NO

NAMA

JABATAN

ALAMAT

1

Umar Husen S.I.Com

Ketua

Kelong, RT 005 RW 002

2

Medi Purwanto S.IP

Sekretaris

Kelong, RT 005 RW 002

3

Sudirman

Anggota

Kelong, RT 001 RW 001

4

Dani Surono S.Sos

Anggota

Kelong, RT 003 RW 001

5

Sri Waberliani A.P.Pnb

Anggota

Tenggel, RT 010 RW 003

Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.

BPD Mempunyai Fungsi:

  1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD Mempunyai Tugas:

  1. menggali aspirasi masyarakat;
  2. menampung aspirasi masyarakat;
  3. mengelola aspirasi masyarakat;
  4. menyalurkan aspirasi masyarakat;
  5. menyelenggarakan musyawarah BPD;
  6. menyelenggarakan musyawarah Desa;
  7. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
  8. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
  9. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  10. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
  11. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  12. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
  13. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber : Permendagri Nomor 110 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

 

Penulis : Agung Isman

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
CAPTCHA Image
Isikan kode di gambar